Overview

Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang penanggulangannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Penanggulangan TBC di Indonesia menggunakan strategi DOTS sejak tahun 1995 yang bertujuan untuk memutuskan penularan dan menurunkan insidensi TBC di masyarakat. Untuk menilai kemajuan atau keberhasilan program penanggulangan TBC digunakan beberapa indikator program yaitu Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate= CDR) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate= SR). Target capaian minimal CDR nasional yaitu 70% dan target capaian minimal SR nasional adalah 85%.

Indonesia adalah peringkat ke-2 terbanyak pengidap Tuberkulosis ( TB ) di dunia setelah India. Target prioritas untuk TB dalam RPJMN-Renstra tahun 2015-2019 yaitu ” Prevalensi TB turun menjadi 245 orang per 100.000 penduduk tahun 2019 dengan capaian minimal 90%”. Secara nasional, target Indonesia untuk mencapai “Zero TB” adalah tahun 2035, dan ini akan menjadi tantangan jika penemuan kasus saat ini masih rendah.

Layaknya fenomena “Gunung Es”, dari hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes, 2015) didapatkan bahwa hanya 32% kasus TB yang ternotifikasi, yaitu sekitar 1.000.000 penderita TB baru dan 1,600.000 penderita TB yang diobati per tahun di Indonesia. Dari studi yang kemudian dituangkan ke dalam indikator, diperkirakan ada 336 kasus TB dalam 100.000 penduduk. TB adalah penyakit yang ditularkan lewat udara, merupakan permasalahan besar dunia kesehatan dan membutuhkan usaha bersama dalam menanggulanginya, karena 1 pasien TB berpotensi menularkan 10-15 orang disekitarnya.

Harapan untuk ke depannya ada integrasi yang kuat untuk pelayanan kesehatan dan P2P di Dinas Kesehatan dalam sinkronisasi program TB , serta program kolaborasi TB-HIV, TB-DM, dan TB anak dapat berjalan dengan baik. Public Private Mix ( PPM ) TB juga harus dijalankan dengan menggandeng organisasi ikatan profesi, asosiasi klinik dan rumah sakit untuk mensosialisasikan program DOTS dan sistem pencatatan-pelaporan yang baku. Penemuan kasus, follow-up pasien sampai dengan selesai pengobatan dan pencatatan-pelaporan yang baik akan membuat fenomena “Gunung Es” perlahan-lahan muncul ke permukaan.

Konsep DPPM TB

Public Private Mix (PPM) Tuberkulosis berbasis kabupaten/kota atau District-based PPM (DPPM) adalah upaya kolaborasi jejaring layanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk menemukan semua pasien tuberkulosis, memastikan mendapatkan layanan tuberkulosis berkualitas sampai sembuh dan mencatat serta melaporkan semua jenis kasus tuberkulosis dengan dukungan organisasi profesi dan komunitas, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (DKK).

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 tahun 2016 pasal 2 bahwa penanggulangan tuberkulosis melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam bentuk jejaring kolaborasi PPM berbasis kab/kota. Pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah Dinas Kesehatan Kab/Kota (Tim PPM), fasilitas layanan kesehatan tingkat primer dan fasilitas layanan kesehatan rujukan.

Dukungan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah membuat Peta Jalan (Roadmap) Nasional dalam Eliminasi Tuberkulosis yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan eliminasi TB. Peta Jalan ini memuat strategi nasional yang meliputi:

  1. penerapan strategi keluar bantuan eksternal untuk eliminasi TB;
  2. melaksanakan skema jaminan kesehatan nasional dan perlindungan sosial;
  3. melakukan pendekatan kesehatan keluarga dan masyarakat;
  4. membangun strategi kolaborasi layanan publik-swasta berbasis kabupaten/kota;
  5. menerapkan strategi penemuan aktif dan masif dengan pendekatan keluarga dan
  6. melibatkan kebijakan inovatif dalam pengendalian TB.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014 yang juga mencakup pelayanan kesehatan TB. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga mengembangkan kemitraan yang melibatkan sektor swasta dalam mendukung, baik penemuan pasien TB maupun pembiayaan filantropi untuk mendukung anggaran eliminasi TB. Selain itu juga mendorong penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program sesuai dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dukungan Pemerintah Daerah

Pada tangga 14 Desember 2017, yang lalu telah dilangsungkan “Penguatan Komitmen dan Dukungan Lintas Sektor untuk Percepatan Eliminasi TB 2030 Menuju Indonesia Bebas TB” yang berupa komitmen bersama untuk penanggulangan TBC oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang disaksikan oleh Tjahjo Kumolo, SH, Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM, Menteri Kesehatan Indonesia. Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah:

  1. Memprioritaskan eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 melalui respons multisektoral (pemerintah, swasta dan komunitas) di Pusat maupun di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Sinkronisasi program melalui komitmen politik dan kepemimpinan yang efektif
  3. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TB provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TB. RAD (Rencana Aksi Daerah) adalah Dokumen kebijakan daerah yang disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi TBC. Secara praktis disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD dan Aparatur Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya dalam mendorong upaya percepatan penanggulangan TBC. RAD memiliki Dasar hukum antara lain; UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, dan Permenkes no. 67 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Dukungan Organisasi Profesi

Pada hari Senin, 23 Oktober 2017 telah ditanda tangani pembentukan KOALISI ORGANISASI PROFESI dalam penanggulangan TB di Indonesia (KOPI TB) oleh 13 Organisasi Profesi yang diinisiasi Kementrian Kesehatan. Berikut adalah daftar OP yang ikut berkoalisi dalam penanggulangan TB di Indoneaia yang diinisiasi Kemenkes:

  1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
  2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
  3. Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
  4. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
  5. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
  6. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI)
  7. Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)
  8. Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI)
  9. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia
    (PDS PATKLIN)
  10. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)
  11. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
  12. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
  13. Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)